CIMAHI | jerathukumnews.net
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi resmi menyetujui 16 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.
Penetapan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Cimahi yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Cimahi, Rabu (4/11/2026).
Sebanyak 16 Raperda tersebut terdiri dari 11 Raperda prakarsa DPRD dan lima Raperda usulan Pemerintah Kota Cimahi. Persetujuan diberikan secara aklamasi oleh anggota dewan yang hadir.
Raperda tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari pemberdayaan masyarakat, tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan lingkungan, penanganan persoalan sosial, olahraga, kebencanaan hingga pengelolaan keuangan daerah.
11 RAPERDA INISIATIF DPRD
Adapun 11 Raperda yang menjadi inisiatif DPRD Kota Cimahi meliputi:
Pemberian penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan lembaga.
Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
Pencabutan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan UMKM.
Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
Pencabutan Perda Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan.
Penanganan dan Pencegahan Perilaku Seksual Berisiko.
Penyelenggaraan Keolahragaan.
Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
Pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
Pencabutan Perda Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran.
Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pasar Pemerintah.
LIMA RAPERDA USULAN WALI KOTA
Sementara itu, lima Raperda usulan Pemerintah Kota Cimahi meliputi:
Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pembentukan Dana Cadangan.
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027.
APBD Tahun Anggaran 2028.
Anggota Bapemperda DPRD Kota Cimahi, Yun Susilowati, menjelaskan bahwa Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan regulasi daerah yang disusun secara terpadu, terarah, dan sistematis.
Menurutnya, penetapan program tersebut menjadi pedoman bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembentukan peraturan daerah selama tahun 2027.
WALI KOTA TEKANKAN KUALITAS REGULASI
Wali Kota Cimahi Ngatiyana dalam kesempatan tersebut mengingatkan bahwa pembentukan Perda tidak boleh hanya berorientasi pada banyaknya regulasi yang dihasilkan.
Setiap Raperda harus memiliki urgensi yang jelas, didukung kajian akademis yang kuat, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan daerah agar regulasi yang dihasilkan dapat diterima dan diterapkan secara efektif.
Selain itu, kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan, anggaran, dan pengawasan harus menjadi perhatian sebelum sebuah Perda diberlakukan.
Dengan ditetapkannya 16 Raperda dalam Propemperda 2027, DPRD bersama Pemerintah Kota Cimahi diharapkan dapat memperkuat landasan hukum pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Masyarakat pun diharapkan dapat ikut memberikan masukan agar setiap regulasi yang dibentuk benar-benar membawa manfaat bagi warga Kota Cimahi.
R.Sugondo
Social Header