Penganiayaan Mandor Boyong Oleh Oknum TNI sampai berdarah - darah

Penganiayaan Mandor Boyong Oleh Oknum TNI sampai berdarah - darah

Redaksi       Comment   

BEKASI | Jerathukumnews.net

mandor proyek berinisial S.S alias Boyong diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). 14/02/2026. 

Peristiwa terjadi dirumah mandor boyong kp. buwek jaya rt.001/002 desa sumber jaya kec.tambun selatan kab. bekasi ditempat kejadian perkara (TKP) sekitar jam 16.00 WIB kini menjadi perhatian masyarakat setempat,

Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden bermula dari adanya kesalahpahaman ( miskomunikasi ) antara korban dan terduga pelaku ( kedua belah pihak ). 

Kejadian ini bermula terkait masalah lahan depan rumah mandor boyong. Sesuai kesaksian warga dan masyarakat setempat. " Saat di wawancarai."

Cekcok mulai terjadi diduga berujung pada tindakan kekerasan fisik ( pemukulan terhadap mandor goyong (terhadap korban.) " "tegasnya".

Akibat kejadian itu, Boyong mengalami sejumlah luka dan langsung mendapatkan penanganan medis, ( pengobatan ).

Sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke polres metro bekasi kabupaten sesuai wilayah hukum ( TKP ).

Adapun pasal yang dikenakan bagi pelaku,yaitu undang - undang pasal terbaru *Pasal 466 ayat (2): Jika mengakibatkan luka berat, dipidana penjara paling lama 5 tahun.* 

Pelaku berinisial "YS" dan diduga berpangkat kolonel, agar tidak menimbulkan kegaduhan oknum tersebut wajib diproses / bertanggung jawab, dan diserahkan kedalam kesatuan militer dan diPTDH. ( Pemberhentian secara tidak terhormat ) dan diserahkan ke kepolisian agar diproses secara hukum dinegara Republik Indonesia.

Sejumlah saksi di lokasi menyebutkan bahwa peristiwa tersebut berlangsung cepat dan sempat memicu ketegangan di sekitar area kejadian ( TKP ). 

Warga berharap persoalan ini dapat ditangani secara profesional dan transparan oleh pihak berwenang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai kronologi lengkap, maupun status hukum terduga pelaku. 

Namun, masyarakat meminta agar institusi Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan klarifikasi serta menindak tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran.

Kasus ini diharapkan dapat segera diusut tuntas guna memberikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan publik terhadap aparat negara.

Red

Mudik Bareng Bersama BUMN Berangkatkan 100 Ribu Pemudik 2026

Mudik Bareng Bersama BUMN Berangkatkan 100 Ribu Pemudik 2026

Redaksi       Comment   

JAKARTA |  Jerathukumnews.net

Badan Pengaturan BUMN bersama BPI Danantara kembali menyelenggarakan Program Mudik Gratis BUMN 2026. Ini sebagai bentuk komitmen dan kepedulian kepada masyarakat yang melibatkan hampir seluruh BUMN dan anak perusahaan dengan berbagai moda transportasi dan akan dikuti lebih dari 100 ribu pemudik ke berbagai kabupaten/kota tujuan di seluruh Indonesia. 

Hal ini merupakan bagian dari upaya BUMN untuk mendukung kelancaran arus mudik sekaligus menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, Program Mudik Gratis BUMN akan menyediakan fasilitas angkutan transportasi darat, laut, dan kereta api dengan standar keselamatan yang terjamin, kuota lebih dari 64.000 pemudik akan diberangkatkan menggunakan 1.400 unit bus, hampir 33.000 pemudik menggunakan 99 rangkaian kereta api, serta lebih dari 5.000 pemudik akan menggunakan 42 unit kapal laut. 

Rencananya Flag Off pemberangkatan moda bus direncanakan berlangsung di Ring Road Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, pada 17 Maret 2026.

"Melalui tema Mudik Aman, Berbagi Harapan, BUMN berkomitmen menghadirkan perjalanan mudik yang aman, tertib, dan bermakna bagi masyarakat. Program Mudik Gratis BUMN merupakan wujud nyata kepedulian sosial negara melalui BUMN, agarbmasyarakat dapat pulang ke kampung halaman dengan selamat, nyaman, dan penuh kebahagiaan," ujar Tedi Bharata, Wakil Kepala BP BUMN. Kamis (12/2026).

Tedi menambahkan, penyelenggaraan tahun ini mencatat peningkatan jumlah peserta dan cakupan wilayah dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi solid antar-BUMN lintas sektor yang memperkuat koordinasi layanan transportasi dan aspek keselamatan perjalanan. 

Sinergi ini menegaskan komitmen BUMN sebagai agen pembangunan dan pelayanan publik yang terus menghadirkanbmanfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pada momentum mudik Lebaran Managing Director Stakeholder Management, BPI Danantara Rohan Hafas menambahkan sejalan dengan arahan Bapak Presiden, Danantara mendukung program ini sebagai wujud komitmen BUMN yang tidak hanya berfokus pada kinerja bisnis, tetapi juga pada manfaat nyata bagi masyarakat.

"Melalui sinergi seluruh BUMN, kami berupaya mengelola aset dan sumber daya secara lebih efisien agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan Kolaborasi ini menjadi bukti bahwa kehadiran BUMN benar-benar dapat dirasakan, melalui pelayanan publik yang lebih dekat, lebih peduli, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat." ujarnya.

Program mudik gratis terus mengalami peningkatan layanan dan perbaikan berkelanjutan. Bukan hanya target pemudik yang bertambah setiap tahun, tetapi juga

proses yang semakin mudah, tertib, dan terintegrasi lintas BUMN serta Kementerian Perhubungan.

Direktur Utama Jasa Raharja, yang juga Ketua Koordinator Mudik Gratis BUMN 2026, Muhammad Awaluddin, menuturkan bahwa program ini bukan sekadar fasilitas transportasi, melainkan bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen keselamatan.

"Mudik adalah tradisi yang sarat makna. Melalui Mudik Gratis BUMN kami ingin memastikan masyarakat bisa pulang dengan tenang, aman, dan selamat.," ujar Awaluddin.

Pada tahun 2026, database pemudik telah terintegrasi lintas BUMN dan Kementerian

Perhubungan untuk memastikan keakuratan data serta mencegah pendaftaran

ganda. Single data NIK menjadi syarat pendaftaran, sehingga tidak ada NIK ganda

dan setiap pemudik hanya dapat terdaftar pada satu platform penyelenggara.

Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi mudik yang disediakan oleh masing-masing BUMN. 

Calon pemudik melengkapi data penumpang sesuai ketentuan yang berlaku. Data kemudian diverifikasi, dan peserta yang terverifikasi akan menerima konfirmasi untuk melakukan check-in sesuai jadwal keberangkatan.

Awaluddin menegaskan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan program ini.

"Kami memastikan armada laik jalan, pengemudi yang kompeten, serta koordinasi yang solid dengan seluruh pemangku kepentingan. Harapannya, setiap pemudik tiba di kampung halaman dengan selamat dan

membawa cerita kebahagiaan," tuturnya.

(Rhagil by Redaksi)

TMMD Ke-127 Guncang Rancabali: Infrastruktur Digenjot, Kesehatan Dikebut, TPPO Disikat!

TMMD Ke-127 Guncang Rancabali: Infrastruktur Digenjot, Kesehatan Dikebut, TPPO Disikat!

Redaksi       Comment   

BANDUNG | Jerathukumnews.net

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 di Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, terus menunjukkan progres signifikan. 

Tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik, kegiatan TMMD kali ini juga menyentuh langsung aspek kesehatan dan sosial masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.

Salah satu kegiatan fisik yang kini mulai dirasakan manfaatnya oleh warga adalah pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah titik strategis desa. PJU tersebut dipasang di ruas jalan yang sebelumnya minim penerangan, khususnya jalur penghubung antar kampung dan akses menuju fasilitas umum.

Dengan terpasangnya PJU, aktivitas warga di malam hari menjadi lebih aman dan nyaman. Anak-anak yang mengikuti kegiatan mengaji, warga yang pulang dari kebun, hingga pelaku UMKM kini tidak lagi khawatir melintasi jalan gelap. 

Kehadiran penerangan jalan ini juga diharapkan mampu menekan potensi gangguan keamanan dan kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut.

Selain pembangunan fisik, Satgas TMMD ke-127 yang dipimpin oleh jajaran Koramil 2414/Ciwidey bersama Kodim 0624/Kabupaten Bandung juga menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung untuk menggelar berbagai layanan kesehatan terpadu bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut meliputi sunatan massal bagi anak-anak, pemeriksaan kesehatan gratis untuk warga, pemberian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita, distribusi vitamin A, pemberian obat pencegahan massal kecacingan, serta edukasi dan implementasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Sejak pagi hari, warga tampak antusias mendatangi lokasi pelayanan yang dipusatkan di balai desa. Tim medis melakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, konsultasi kesehatan, hingga pemberian obat sesuai hasil diagnosa. Anak-anak peserta sunatan massal didampingi orang tua masing-masing, dengan suasana penuh kehangatan dan kebersamaan.

Program PMT bagi ibu hamil dan balita difokuskan pada upaya pencegahan stunting, dengan pemberian asupan gizi tambahan yang telah disesuaikan standar kesehatan. 

Sementara itu, edukasi STBM diberikan guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk penggunaan jamban sehat dan pengelolaan limbah rumah tangga.

Tidak berhenti di situ, TMMD ke-127 juga menggandeng UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bandung untuk menggelar sosialisasi Alur Pelayanan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman mengenai modus-modus TPPO, langkah pencegahan, serta mekanisme pelaporan dan pendampingan korban.

Sosialisasi ini dinilai penting mengingat wilayah pedesaan kerap menjadi sasaran empuk praktik perdagangan orang dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi. Melalui edukasi ini, warga diharapkan lebih waspada dan tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal yang berpotensi merugikan.

Danramil 2414/Ciwidey, Kapten Inf Supriyadi, menegaskan bahwa TMMD bukan sekadar program pembangunan fisik semata, tetapi merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat.

“TMMD ke-127 di Desa Cipelah ini kami desain tidak hanya membangun jalan atau fasilitas umum, tetapi juga membangun kualitas hidup masyarakat, "ucapnya, Jum'at (13/02/2026).

Pemasangan PJU untuk keamanan, pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan warga, hingga sosialisasi anti-TPPO sebagai bentuk perlindungan sosial. Semua ini adalah bagian dari upaya menciptakan desa yang maju, sehat, dan aman,”ucap Kapten Inf Supriyadi melanjutkan.

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan UPTD PPA merupakan bentuk sinergitas lintas sektor yang harus terus diperkuat.

“Kami ingin kehadiran TMMD benar-benar dirasakan manfaatnya secara menyeluruh. TNI tidak bisa bekerja sendiri. Dengan dukungan pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat, kami optimistis Desa Cipelah akan semakin berkembang dan memiliki ketahanan sosial yang kuat,” pungkasnya.

Program TMMD ke-127 di Desa Cipelah pun menjadi bukti bahwa pembangunan desa tidak hanya soal beton dan aspal, tetapi juga tentang kesehatan, keamanan, serta perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman sosial.

 (Dayat)

Kritik Kebijakan Pj. Bupati Bekasi Terkait Revitalisasi Pasar Cikarang

Kritik Kebijakan Pj. Bupati Bekasi Terkait Revitalisasi Pasar Cikarang

Redaksi       Comment   

BEKASI | Jerathukumnews.net

Kebijakan Penjabat (Pj.) Bupati Bekasi, Dr. Asep surya atmaja, mengenai relokasi Pasar Cikarang menuai kritik tajam. Kebijakan tersebut dinilai berisiko membuka kembali persoalan lama terkait regulasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang hingga kini dianggap belum tuntas.

Eko Setiawan, seorang pengamat sekaligus aktivis, menyatakan bahwa langkah relokasi ini seolah menjadi "bom waktu." Pasalnya, status Pasar Cikarang saat ini diduga masih dalam kondisi status quo secara hukum. Namun, pemerintah justru mengambil kebijakan relokasi yang dinilai terburu-buru.

Persoalan Pemenang Lelang yang Belum Tuntas

Menurut Eko, terdapat permasalahan mendasar yang diabaikan, yaitu status PT Senjaya Rejeki Mas sebagai pemenang lelang revitalisasi Pasar Cikarang. Hingga saat ini, belum ada kejelasan final mengenai kelanjutan kerja sama tersebut, namun kebijakan relokasi sudah dijalankan.

"Pj. Bupati Dr.Asep surya atmaja seharusnya mengedepankan prinsip kepastian hukum. Langkah relokasi ini dikhawatirkan mengangkangi regulasi yang ada, mengingat proses sengketa atau kejelasan status pemenang lelang sebelumnya belum diselesaikan secara transparan," ujar Eko Setiawan.

Dorongan untuk Dialog dan Transparansi

Eko juga menyoroti pentingnya rekam jejak digital terkait perjuangan revitalisasi Pasar Cikarang. Ia menduga adanya upaya untuk mengabaikan proses lelang yang sah yang pernah dilakukan di masa kepemimpinan Bupati sebelumnya.

Lebih lanjut, Eko menyarankan agar Pj. Bupati Dr.Asep surya atmaja bersikap lebih arif dengan membuka ruang dialog bersama pihak pemenang lelang. Hal ini penting untuk menghindari kesan adanya pengabaian terhadap aset pemda dan hak pihak ketiga yang sudah memiliki kekuatan hukum tertentu.

Menempuh Jalur Ombudsman RI

Terkait adanya dugaan maladministrasi dan praktik tidak sehat dalam birokrasi perdagangan di Kabupaten Bekasi, Eko Setiawan menyatakan akan mengambil langkah tegas. Ia akan membuat pelaporan ke Ombudsman RI dengan membawa data lengkap, mulai dari proses lelang 11 tahun lalu hingga kondisi terkini.

"Kami hanya menginginkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai warga Bekasi, sudah kewajiban kita untuk peduli demi kemajuan daerah yang lebih baik," tutupnya.

Red

Sengketa Lahan Tol Pekanbaru – Rengat Lembaga Investigasi Negara DPD Provinsi Riau Dan DPRD Sidak Lokasi Muara Fajar

Sengketa Lahan Tol Pekanbaru – Rengat Lembaga Investigasi Negara DPD Provinsi Riau Dan DPRD Sidak Lokasi Muara Fajar

Redaksi       Comment   

PEKANBARU | Jerathukumnews.net

 Lembaga Investigasi Negara (LIN) Provinsi Riau melakukan peninjauan langsung terkait sengketa lahan terdampak proyek strategis nasional (PSN) Jalan Tol Lingkar Pekanbaru – Rengat di Kelurahan Muara Fajar Timur, Kecamatan Rumbai Barat, Kamis (12/2/2026).

Sengketa ini mencuat ke publik setelah seorang warga setempat, Nenek Asni (73), mengaku belum menerima ganti rugi atas tanahnya yang kini diklaim oleh pihak lain. Kasus ini menjadi sorotan tajam karena berada di jalur utama percepatan infrastruktur pemerintah pusat.

Hadir dalam Sidak lapangan tersebut Anggota Dewan dan Aktivis Mahasiswa HMI Badko Riau-Kepri , Lembaga Investigasi Negara DPD Provinsi Riau , Ketua Pokja Komisi I DPRD Pekanbaru, Robin Eduar, bersama Wan Agusti dan anggota DPRD Dapil Rumbai, Zulkardi.

Kehadiran para legislator dan lembaga investigasi ini bertujuan untuk melihat langsung kondisi fisik lahan serta mendengarkan duduk perkara dari kedua belah pihak yang bersengketa.

Setibanya di lokasi pihak Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru mengatakan 

"Kedatangan kami hari ini adalah untuk melakukan sidak dan peninjauan lokasi. Terkait pendapat atau pembuktian dari kedua belah pihak, nantinya silahkan disampaikan secara resmi melalui persidangan," ujar pihak PN Pekanbaru.

Anggota DPRD Pekanbaru, Zulkardi, memberikan kritik keras atas munculnya tumpang tindih lahan ini. Ia menilai ada ketimpangan dalam proses pencabutan atau pendataan dokumen dari awal yang memicu konflik.

"Perkara ini menuntut transparansi dari seluruh pihak terkait. Jangan sampai proyek strategis nasional justru menyisakan persoalan hak warga yang terzolimi. Tata kelola administrasi pertanahan di Pemko Pekanbaru harus dibenahi agar lebih akuntabel," tegas Zulkardi.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Lembaga Investigasi Negara DPD Provinsi Riau, Toni Supriadi, berharap semoga keadilan akan didapatkan oleh ibuk Asni. Lembaga Investigasi Negara DPD Provinsi Riau akan terus mengawasi perkembangan terkait sengketa lahan tersebut.

Disamping itu LIN Riau juga akan terus mengawasi hasil perkara tersebut. Kalau perlu LIN Riau akan membawa persoalan ini ke Pusat dalam mencari kebenaran demi masyarakat dan kebenaran. Dalam jeda waktu dua minggu sebelum sidang lapangan, LIN Riau akan menggunakan waktu untuk mengumpulkan bukti-bukti yang valid.

"Di lokasi Toni juga menyampaikan dengan hadirnya berbagai pihak hari ini dalam kunjungan dilapangan, kami dari LIN DPD Riau berharap pada sidang dua minggu mendatang akan ada kejelasan hukum yang pasti untuk buk Asni lanjutnya.

Red

Lonjakan Nilai Tanah di LHKPN Bupati Solok Tuai Pertanyaan

Lonjakan Nilai Tanah di LHKPN Bupati Solok Tuai Pertanyaan

Redaksi       Comment   

KAB SOLOK | Jerathukumnews.net

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Bupati Solok, JP, menjadi sorotan publik. Berdasarkan data yang dihimpun awak media dari laporan LHKPN periode 2021 hingga 2024, terdapat sejumlah perbedaan nilai dan komponen harta kekayaan saat yang bersangkutan menjabat sebagai Wakil Bupati dan setelah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Solok periode 2025–2030.

Rincian LHKPN 2021–2024

1. LHKPN Periode 2021

Dilaporkan 29 Maret 2022 (saat menjabat Wakil Bupati):

Tanah dan bangunan (400 m² x 300 m², hasil sendiri): Rp1.750.000.000

Harta bergerak lainnya: Rp200.000.000

Kas dan setara kas: Rp25.000.000

Hutang: Rp711.250.000

Total kekayaan: Rp1.263.750.000

2. LHKPN Periode 2022

Dilaporkan 16 Februari 2023:

Tanah dan bangunan: Rp1.750.000.000

Harta bergerak lainnya: Rp250.000.000

Kas dan setara kas: Rp19.700.000

Hutang: Rp550.212.264

Total kekayaan: Rp1.469.487.736

3. LHKPN Periode 2023

Dilaporkan 23 Februari 2024:

Tanah dan bangunan: Rp1.750.000.000

Harta bergerak lainnya: Rp383.000.000

Kas dan setara kas: Rp28.000.000

Hutang: Rp201.000.000

Total kekayaan: Rp1.960.000.000

4. LHKPN Periode 2024

Dilaporkan 27 Maret 2025 (saat menjabat Bupati):

Tanah dan bangunan: Rp3.000.000.000

Harta bergerak lainnya: Rp75.000.000

Kas dan setara kas: Rp39.000.000

Hutang: Nihil

Total kekayaan: Rp3.114.000.000

Poin yang Menjadi Sorotan

Dari data tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian:

Nilai tanah dan bangunan tercatat sama sebesar Rp1,75 miliar selama periode 2021–2023, namun pada laporan 2024 meningkat menjadi Rp3 miliar.

Terjadi kenaikan nilai tanah sebesar Rp1,25 miliar dalam satu periode pelaporan.

Dalam rincian laporan yang dihimpun, tidak terlihat adanya pencantuman alat transportasi dan mesin pada periode sebelumnya, yang lazimnya menjadi bagian dalam komponen LHKPN.

Upaya Konfirmasi

Awak media telah mengajukan konfirmasi kepada Jon Firman Pandu selaku Bupati Kabupaten Solok, Kamis (12/02/2026) terkait:

Perubahan nilai tanah dan bangunan dalam laporan LHKPN.

Dasar penetapan nilai objek pajak (NJOP) atau dasar penilaian aset yang dilaporkan.

Komponen alat transportasi dan mesin dalam laporan kekayaan.

Konfirmasi telah disampaikan melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadi yang bersangkutan. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada jawaban atau klarifikasi yang diterima.

Berita ini akan diperbarui setelah diperoleh keterangan resmi dari pihak terkait.

Sumber: DPP AMI

Gaspol TMMD ke-127! TNI–Warga Cipelah Tancap Gas Bahu Membahu Pasang Bekisting dan Cor Jalan di Cipelah Rancabali

Gaspol TMMD ke-127! TNI–Warga Cipelah Tancap Gas Bahu Membahu Pasang Bekisting dan Cor Jalan di Cipelah Rancabali

Redaksi       Comment   

BANDUNG | Jerathukumnews.net

Semangat gotong royong terpancar kuat di Kampung Babakan Simpang Gunung Leutik, Desa Cipelah, Kecamatan Rancabali, Kamis (12/02/2026).

Anggota TNI dari Koramil 2414/Ciwidey bersama personel Kodim 0624/Kabupaten Bandung, dibantu warga setempat, terus menggeber pengerjaan pengecoran jalan dalam program TMMD ke-127.

Hingga saat ini, pengecoran jalan telah mencapai sepanjang 200 meter dari total target 1.500 meter. Pada hari ini, Satgas TMMD bersama masyarakat melanjutkan tahapan pekerjaan dengan pemasangan begisting sebagai bagian dari persiapan pengecoran lanjutan.

Sejak pagi hari, personel TNI dan warga sudah berkumpul di lokasi dengan penuh semangat. Terlihat anggota Satgas membagi tugas secara terstruktur, mulai dari pengukuran dan perataan badan jalan, pemasangan papan begisting di sisi kiri dan kanan, hingga pengadukan material cor. 

Warga pun turut ambil bagian, ada yang membantu mengangkut pasir dan batu split, ada pula yang menyiapkan air serta merapikan jalur distribusi material agar proses pengecoran berjalan optimal.

Di bawah komando Danramil 2414/Ciwidey, Kapten Inf Supriyadi, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan lancar, aman, dan tertib. Koordinasi yang solid antara TNI dan masyarakat menjadi kunci utama percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

Kapten Inf Supriyadi menegaskan bahwa program TMMD bukan sekadar membangun fisik, tetapi juga membangun kebersamaan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah, sampai hari ini progres pengecoran sudah mencapai 200 meter dari target 1.500 meter. Ini berkat kerja sama dan kekompakan antara anggota TNI, baik dari Koramil 2414/Ciwidey maupun Kodim 0624/Kabupaten Bandung, serta dukungan penuh dari masyarakat Desa Cipelah, "ucapnya.

Hari ini kami melaksanakan pemasangan begisting sebagai tahapan penting sebelum pengecoran lanjutan dilakukan,”ucap Kapten Inf Supriyadi melanjutkan.

Ia menjelaskan, kualitas pekerjaan menjadi perhatian utama agar jalan yang dibangun benar-benar kokoh dan tahan lama.

“Kami tidak hanya mengejar target panjang, tetapi juga memastikan kualitas konstruksi sesuai standar. Setiap tahapan, mulai dari pemadatan tanah, pemasangan bekisting, hingga proses pengecoran, kami lakukan dengan pengawasan yang ketat, " tegasnya.

Harapannya, jalan ini nantinya dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang oleh masyarakat untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun pertanian.

Lebih lanjut, Danramil Ciwidey juga mengapresiasi antusiasme warga yang terlibat langsung dalam pengerjaan.

“Kehadiran dan partisipasi aktif warga menjadi energi tambahan bagi kami. TMMD adalah wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Ketika TNI dan masyarakat bersatu, pekerjaan seberat apa pun akan terasa ringan. Kami optimistis target 1.500 meter dapat tercapai tepat waktu dengan tetap mengedepankan faktor keamanan dan keselamatan kerja,” tambahnya.

Program TMMD ke-127 di Desa Cipelah ini diharapkan mampu membuka akses yang lebih baik bagi warga Kampung Babakan Simpang Gunung Leutik. Dengan infrastruktur jalan yang memadai, mobilitas masyarakat akan semakin lancar, distribusi hasil pertanian lebih mudah, dan roda perekonomian desa pun kian bergerak.

Semangat kebersamaan yang terbangun di lokasi TMMD menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya soal beton dan aspal, tetapi juga tentang persatuan, kepedulian, dan tekad bersama untuk memajukan desa.

 (Dayat)