Ingatkan Penguasa Baru Muara Enim, Jawir Tegaskan Jangan Cuma Amankan Status Quo!
JeratHukumNews | Muara Enim - Pasca-kejutan besar penetapan status tersangka terhadap Bupati Edison dan Sekdis Disdikbud Abi Nurwardani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin, konstelasi politik di Kabupaten Muara Enim langsung dihadapkan pada ketidakpastian administratif yang krusial.
Meskipun publik saat ini masih fokus mengawal pendalaman penyidikan oleh lembaga antirasuah, perhatian di balik layar mulai bergeser pada skenario pengisian kekosongan kekuasaan di Bumi Serasan Sekundang. Sesuai dengan regulasi undang-undang yang berlaku, posisi kepemimpinan daerah nantinya secara otomatis akan bergulir ke tangan Wakil Bupati, Sumarni, melalui mekanisme Penjabat Sementara atau Pelaksana Tugas (Plt).
Namun, mengingat penetapan tersangka bupati yang baru berumur hitungan jam, langkah-langkah administratif tersebut dipastikan masih harus melewati proses birokrasi yang panjang di tingkat pusat.
Membaca arah transisi kekuasaan yang mulai membayangi Muara Enim tersebut, Kepala Perwakilan (Kaperwil) Jurnalis Merah Putih wilayah Sumatera Selatan, Yh Pratama yang akrab dengan sapaan Jawir, memilih mengambil sikap responsif untuk memberikan pengingat sejak dini kepada publik dan elite pemerintahan.
"Kita harus melihat realitas ini secara jernih dan objektif. Meskipun proses administratif penunjukan Plt Bupati belum berjalan dan status penahanan Bupati Edison baru saja ditetapkan kemarin, kita sebagai kontrol sosial harus sudah mulai memetakan masa depan daerah ini. Siapa pun nanti yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan, baik itu Ibu Sumarni secara konstitusional maupun pihak lain, tantangan moral dan beban sejarah yang dihadapi akan sangat masif. Muara Enim tidak boleh lagi terjebak dalam pusaran trauma korupsi yang seolah menjadi siklus lima tahunan tanpa ujung," ujar Jawir saat memberikan pandangan hukum dan medianya, Rabu (10/6/2026).
Jawir menambahkan bahwa fungsi utama dari Jurnalis Merah Putih dalam momentum krusial ini adalah menjadi benteng pengawas dini agar masa transisi pemerintahan tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu demi mengamankan kepentingan sepihak.
"Peringatan ini sengaja kami suarakan sejak awal, bahkan sebelum roda transisi itu resmi bergerak, agar menjadi catatan keras bagi siapa pun aktor yang akan memimpin di depan. Publik Muara Enim sudah sangat lelah dengan citra daerah yang bolak-balik masuk dalam radar OTT. Oleh karena itu, momentum kelanjutan pemerintahan ke depan harus diletakkan pada komitmen independensi yang mutlak, bersih dari bayang-bayang pengaruh lingkaran lama, serta berani melakukan audit total terhadap tata kelola anggaran di dinas-dinas basah agar hak-hak masyarakat tidak terus menjadi korban," tutupnya.
(Red)
