SUKOREJO | Jerathukumnews.net
Dunia pendidikan kembali tercoreng. Aroma tak sedap mencuat dari lingkungan SMKN 2 Sukorejo setelah muncul dugaan adanya praktik pemberian “atensi” rutin kepada oknum LSM dan wartawan setiap bulan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, praktik tersebut diduga berlangsung secara berkala dan terstruktur. Istilah “atensi” yang digunakan pun memantik tanda tanya besar: apakah ini bentuk kemitraan yang sah, atau justru pola terselubung untuk meredam kritik dan pengawasan publik?
Lebih jauh, beredar pula dugaan adanya aliran dana yang dilakukan melalui transfer perbankan, yang disebut-sebut mengarah ke rekening tertentu. Sejumlah pihak mengklaim telah mengantongi bukti transaksi tersebut. Namun hingga kini, keabsahan dan konteks dokumen tersebut masih perlu diverifikasi secara menyeluruh.
Yang tak kalah krusial, publik mempertanyakan: dari mana sumber anggaran itu berasal? Jika benar menggunakan dana sekolah, maka harus dijelaskan secara terbuka—apakah tercatat dalam rencana anggaran resmi, atau justru mengalir tanpa mekanisme yang bisa dipertanggungjawabkan?
Dalam regulasi yang berlaku, dana pendidikan—terutama yang bersumber dari pemerintah—wajib digunakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Penggunaan di luar peruntukan, apalagi tanpa dasar hukum yang jelas, berpotensi masuk dalam kategori pelanggaran serius.
Sejumlah pengamat menilai, jika praktik “atensi” ini terbukti, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi bentuk nyata degradasi moral dalam dunia pendidikan. Sekolah yang seharusnya menjadi benteng integritas justru terancam menjadi contoh buruk tata kelola.
Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Publik kini menunggu keterbukaan dan keberanian pihak terkait untuk menjelaskan fakta yang sebenarnya. Sebab dalam dunia pendidikan, yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran—tetapi juga kepercayaan.
((saikhu))