Bangka Belitung, – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPP PWRI), Dr. Suriyanto PD, S.H., M.H., M.Kn., memberikan pesan tegas sekaligus membakar semangat insan pers saat melantik kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PWRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa bakti 2026–2029.
Pelantikan berlangsung pada Sabtu (31/10/2026), bertempat di Gedung BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PWRI, didampingi Ketua OKK DPP PWRI, Tomy Saputra, S.H., M.H.
Dalam pelantikan tersebut, Ikhroby Wijaya resmi dipercaya menakhodai DPD PWRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai ketua untuk masa bakti 2026–2029.
Ia didampingi Muhammad Hafis, S.E., sebagai Sekretaris, Chamdani sebagai Wakil Sekretaris, serta Amelia Diandini sebagai Bendahara.
Dalam sambutan perdananya, Ikhroby Wijaya mengajak seluruh pengurus dan anggota untuk mengedepankan kekompakan, memperkuat solidaritas, serta meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Menurutnya, kekuatan organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur kepengurusan, tetapi juga oleh kebersamaan, loyalitas, dan komitmen seluruh anggota dalam membesarkan organisasi.
Ia berharap PWRI Babel menjadi organisasi pers yang solid, profesional, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun citra positif dunia jurnalistik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Suriyanto: Wartawan Harus Punya Hati Nurani, Jangan Hanya Mengandalkan AI
Sementara itu, pidato Ketua Umum DPP PWRI, Suriyanto PD, menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian pelantikan. Dengan penyampaian yang tegas dan penuh semangat, ia memberikan motivasi sekaligus mengingatkan para wartawan mengenai tanggung jawab besar profesi jurnalistik.
Ia menegaskan bahwa setiap produk jurnalistik wajib mengutamakan fakta dan data. Wartawan tidak boleh membuat berita berdasarkan asumsi, kepentingan pribadi, apalagi informasi yang belum terverifikasi.
Menurutnya, profesionalitas seorang wartawan tercermin dari kemampuannya menjaga kebenaran informasi dan mempertanggungjawabkan setiap karya jurnalistik yang dipublikasikan.
Suriyanto juga memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang kini semakin banyak digunakan dalam dunia jurnalistik.
Ia mengingatkan agar wartawan tidak terlalu bergantung pada teknologi tersebut, sebab AI hanyalah alat bantu dan tidak memiliki hati nurani seperti manusia.
"AI tidak mempunyai hati nurani. Hati-hati dalam menggunakan AI, gunakan AI dengan benar. Wartawan PWRI harus punya hati nurani," tegasnya.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa secanggih apa pun teknologi yang digunakan, tanggung jawab moral, kepekaan sosial, dan integritas seorang wartawan tetap tidak boleh tergantikan.
Pers Boleh Bermitra, tetapi Jangan Menjadi Penjilat
Dalam pidatonya, Suriyanto juga menyoroti kondisi kehidupan wartawan di daerah yang menurutnya masih jauh dari kesejahteraan. Tidak sedikit wartawan yang harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup di tengah tuntutan profesi yang semakin berat.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keterbatasan ekonomi tidak boleh menghilangkan independensi dan keberanian wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Ia menegaskan bahwa wartawan memiliki kemerdekaan untuk menyampaikan kritik, terutama terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian publik.
"Saya sangat merdeka untuk menulis, tetapi saya tidak pernah menghujat individu. Saya hanya mengkritik kebijakan-kebijakan," ungkapnya.
Suriyanto mencontohkan sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), yang menurutnya tetap perlu dikritisi dan diawasi melalui pemberitaan yang objektif.
Ia juga mengingatkan bahwa hubungan kemitraan antara pers dengan pemerintah, aparat, maupun pihak lainnya tidak boleh menghilangkan independensi wartawan.
"PWRI bermitra boleh, tetapi jangan jadi penjilat," tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan bahwa kemitraan tidak boleh berubah menjadi ketergantungan yang membuat pers kehilangan daya kritisnya.
Dorong UKW dan Ajak Wartawan Cerdaskan Masyarakat
Tidak hanya berbicara mengenai independensi, Ketua Umum DPP PWRI juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan organisasi.
Ia menyarankan agar DPD PWRI Babel mengadakan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan profesionalitas anggota.
Menurutnya, wartawan harus memiliki kompetensi yang memadai agar mampu menghasilkan pemberitaan berkualitas, berimbang, dan dapat dipercaya masyarakat.
Selain itu, ia meminta insan pers PWRI ikut mengambil peran dalam mencerdaskan masyarakat, terutama memberikan edukasi mengenai cara membedakan berita hoaks dengan informasi yang benar.
Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media digital, wartawan dituntut tidak sekadar menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran publik terhadap pentingnya literasi media.
PWRI Diminta Kawal Kekayaan Alam Bangka Belitung
Pesan lain yang tidak kalah penting disampaikan Suriyanto adalah mengenai tanggung jawab pers dalam mengawal kekayaan sumber daya alam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ia mengajak seluruh wartawan PWRI untuk memberikan perhatian terhadap pengelolaan kekayaan alam daerah agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, kekayaan alam Bangka Belitung harus dijaga dan diawasi agar tidak kembali menjadi sasaran praktik pencurian maupun pengelolaan yang merugikan kepentingan masyarakat.
Pers, lanjutnya, memiliki peran strategis dalam menyuarakan kepentingan publik, mengawasi kebijakan, serta mengungkap berbagai persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam.
Ia juga mengajak seluruh anggota PWRI untuk membangun citra positif Bangka Belitung melalui pemberitaan yang objektif, profesional, dan bertanggung jawab, dengan tetap berani mengungkap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Menutup pidatonya, Suriyanto berpesan agar kepengurusan DPD PWRI Babel mampu membangun organisasi yang berdaulat, memiliki integritas, serta hadir sebagai wadah yang dapat mencerdaskan masyarakat.
"Bangun organisasi yang berdaulat dan cerdaskan masyarakat," pesannya.
Ditutup Doa dan Foto Bersama
Rangkaian kegiatan pelantikan DPD PWRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa bakti 2026–2029 kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin Ustaz Al Ghozali, Lc.
Acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama antara pengurus yang baru dilantik, anggota PWRI, serta para tamu undangan dari unsur Forkopimda dan elemen lainnya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan kebangkitan organisasi PWRI di Bangka Belitung. Kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Ikhroby Wijaya dihadapkan pada tanggung jawab untuk memperkuat solidaritas internal, meningkatkan kompetensi wartawan, serta menjaga marwah dan independensi pers.
Sebab, pers yang kuat bukanlah pers yang selalu mendapat pujian dari kekuasaan, melainkan pers yang berani menyampaikan kebenaran, kritis terhadap kebijakan, berpihak pada kepentingan publik, dan tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik.
(Red)
Social Header