BEKASI | jerathukumnews.net
Wakil Kepala Departemen Intelijen Lembaga Investigasi Negara (LIN), D. Silalahi, mengkritik kinerja Polres Metro Bekasi yang dinilainya lambat dalam menangani sejumlah laporan yang berkaitan dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Menurut D. Silalahi, terdapat beberapa laporan yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia mencontohkan kasus dugaan penganiayaan dengan tersangka berinisial NY serta laporan dugaan pengancaman yang dilaporkan aktivis Eko Setiawan terhadap seorang oknum Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi.
"Hampir satu tahun laporan tersebut belum menunjukkan perkembangan yang jelas. Kami mempertanyakan sejauh mana proses penanganannya," ujar D. Silalahi.
Ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa lambatnya penanganan perkara dapat menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya jika perkara melibatkan pejabat daerah.
Sementara itu, Eko Setiawan mengaku telah beberapa kali berupaya melakukan konfirmasi terkait perkembangan laporannya. Namun, menurutnya, hingga kini belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut kasus tersebut.
"Kalau memang tidak ada perkembangan, awal bulan nanti saya berencana membawa persoalan ini ke Polda Metro Jaya agar mendapatkan kepastian hukum," kata Eko Setiawan.
D. Silalahi menegaskan bahwa pihaknya bersama sejumlah rekan media dan aktivis akan terus mengawal proses hukum tersebut. Ia berharap setiap laporan masyarakat diproses secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain itu, D. Silalahi juga meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan evaluasi terhadap pejabat yang dilaporkan apabila nantinya terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan proses hukum yang berlaku.
Di akhir keterangannya, Eko Setiawan menyampaikan bahwa perjuangannya bertujuan untuk mendorong perbaikan pengelolaan Pasar Baru Bekasi agar para pedagang dapat menjalankan usahanya dengan aman, nyaman, dan memperoleh kepastian dalam mencari nafkah.
Red
Social Header