PASURUAN | Jerathukumnews.net
Aroma busuk yang selama ini coba ditutup-tutupi kini semakin menyengat ke permukaan. Sorotan tajam mengarah ke pemerintah daerah dan institusi Polresta Pasuruan yang dinilai belum menunjukkan langkah tegas terhadap keluhan masyarakat terkait aktivitas CV Watu Alam Berkah Jaya.
Warga menilai, pembiaran terhadap dugaan aktivitas tambang di luar jam operasional serta lalu lalang truk bertonase besar yang merusak jalan adalah bentuk kelalaian serius. Jalan rusak, debu pekat, dan kebisingan bukan lagi sekadar gangguan — ini sudah menjadi penderitaan nyata bagi masyarakat kecil yang setiap hari harus menanggung dampaknya.
Seorang warga Dukuh Wetan, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Winongan, dengan nada geram menyebut kondisi ini sebagai “malapetaka yang dibiarkan.” Ia mempertanyakan keberpihakan pemerintah dan aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan justru terkesan abai.
Lebih tajam lagi, sorotan juga mengarah kepada oknum atau pihak yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang diduga justru menjadi “tameng” bagi kepentingan tambang. Jika benar ada pihak yang berdiri di belakang aktivitas yang merugikan masyarakat, maka hal ini menjadi ironi besar terhadap fungsi LSM sebagai penyambung suara rakyat.
Ultimatum keras pun disampaikan warga: Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, transparansi, dan pertanggungjawaban terbuka kepada masyarakat, maka warga siap:
Mengajukan pengaduan resmi ke tingkat provinsi hingga pusat
Membuka fakta di ruang publik secara lebih luas
Mendesak investigasi independen terhadap semua pihak yang terlibat
Masyarakat juga menegaskan, tidak akan tinggal diam jika ada pihak yang mencoba membungkam atau mengorbankan kepentingan rakyat kecil demi keuntungan segelintir pihak.
Kasus ini kini bukan hanya soal tambang, tetapi menyangkut integritas, keberanian, dan keberpihakan: apakah pemerintah dan aparat masih berdiri bersama rakyat, atau justru membiarkan keadilan terkubur oleh kepentingan.
((Saikhu))