PROBOLINGGO | Jerathukumnews.net
Kesabaran masyarakat Desa Tanjungrejo, Kecamatan Tongas, tampaknya benar-benar sudah habis. Setelah terlalu lama dijejali janji, rapat, dan ucapan normatif, warga kini melontarkan tamparan keras kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), hingga Komisi III DPRD Probolinggo yang dinilai lebih banyak beretorika daripada bekerja.
Sorotan publik kini mengarah tajam kepada Bupati Probolinggo, DLH, serta salah satu anggota Komisi III, Deni Ilhami. Sosok yang sebelumnya dielu-elukan sebagai harapan rakyat kini justru dipandang gagal menjawab jeritan masyarakat kecil yang terus menunggu keadilan. Tak hanya itu, sorotan keras juga mengarah kepada Kepala Desa Tanjungrejo, Suryo, yang dinilai kehilangan ketegasan, minim pembelaan terhadap warganya sendiri, dan justru terkesan lebih condong membela kepentingan tambang dibanding memperjuangkan rakyat yang dipimpinnya.
Pemicunya adalah pernyataan Deni Ilhami saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kecamatan Tongas beberapa waktu lalu. Saat itu ia menyebut persoalan tambang tinggal menunggu kesepakatan kerja sama antara pihak tambang dan dinas terkait. Namun sampai hari ini, ucapan itu dianggap tak lebih dari kalimat kosong yang menguap tanpa jejak.
Bagi warga Tanjungrejo, kata-kata manis pejabat kini terdengar seperti kaset rusak: berulang, bising, tetapi tak pernah menghasilkan apa-apa.
Salah satu warga, NR (60), mengaku sangat kecewa. Ia menyebut kehadiran wakil rakyat yang sempat membangkitkan harapan kini justru meninggalkan luka dan rasa dikhianati.
“Saya ini sudah tua, Mas. Kemarin saya sangat bersemangat dengan hadirnya Mas Deni, karena harapan kami satu-satunya. Tapi nyatanya sampai sekarang juga tidak ada tindakan tegas,” ujarnya dengan nada kecewa.
Kekecewaan warga tak berhenti di situ. Menurut NR, masyarakat semula menganggap Deni Ilhami sebagai “macan”-nya Probolinggo—figur yang berani menggigit ketidakadilan. Namun yang terlihat kini justru macan ompong, garang di forum, diam di lapangan.
“Kami kira beliau macannya Probolinggo, ternyata sepertinya juga tunduk di depan tambang. Bahkan bukan hanya beliau, pemerintah Probolinggo pun terlihat takluk di hadapan kepentingan tambang pasir CV YUSLURY BENTA dan CV MUTIARA TIMUR, sementara rakyat dibiarkan berjuang sendiri,” katanya.
Warga juga menilai Kepala Desa Suryo gagal menjalankan peran sebagai pelindung masyarakat. Saat warganya resah, kepala desa justru dianggap lebih banyak diam. Saat rakyat meminta keberpihakan, yang terlihat malah sikap abu-abu dan membingungkan. Di mata warga, seorang kepala desa yang seharusnya menjadi benteng pertama rakyat kini justru dinilai berdiri di barisan yang salah.
“Kalau kepala desa tidak berani membela rakyatnya sendiri, lalu untuk siapa jabatan itu dipertahankan? Jangan hanya berani kepada warga kecil, tapi tunduk saat berhadapan dengan tambang,” keluh seorang warga.
Tak hanya Komisi III, warga juga menilai Bupati Probolinggo dan DLH gagal menunjukkan keberanian. Ketika rakyat menuntut perlindungan, yang muncul justru sikap lamban, aman, dan penuh alasan. Ketika masyarakat meminta tindakan, yang datang malah pembiaran berkepanjangan.
Di mata warga, pemerintah terlalu nyaman berlindung di balik kata “legalitas”, seolah secarik izin bisa menghapus penderitaan rakyat dan membenarkan semua kerusakan.
“Kalau cuma modal legalitas lalu bisa merampas hak masyarakat, berarti HAM itu tidak ada gunanya. Kami sudah tidak terlalu berharap kepada pemerintah, institusi, dan instansi. Karena kami tahu mereka belum cukup berani menindak pengusaha,” tegasnya.
Warga bahkan menyebut dinas-dinas terkait kini seperti kehilangan taring dan harga diri. Ketika suara rakyat menjerit, mereka bungkam. Ketika perusahaan bergerak, mereka justru sigap melayani. Jika benar pemerintah berdiri untuk rakyat, maka tunjukkan keberanian. Jika hanya tunduk kepada pemodal, lebih baik jujur kepada publik bahwa kursi jabatan hari ini telah kalah oleh setoran kepentingan.
Pernyataan paling pedas pun terlontar dari warga yang merasa negara gagal hadir di tengah rakyatnya sendiri.
“Indonesia belum merdeka. Tanjungrejo kembali ke zaman kolonial,” pungkasnya dengan nada geram.
Ucapan warga itu bukan sekadar emosi. Itu adalah alarm keras bahwa kepercayaan publik sedang runtuh. Jika pejabat terus memilih diam, maka rakyat akan menilai mereka bukan tidak tahu masalah, melainkan sengaja menutup mata.
Kini publik menunggu: apakah Bupati Probolinggo, DLH, Komisi III, dan Kepala Desa Suryo masih akan terus bersembunyi di balik meja rapat dan stempel administrasi, atau akhirnya berani berdiri bersama rakyat?
Sebab jabatan tanpa keberanian hanyalah gelar kosong. Kekuasaan tanpa keberpihakan hanyalah pajangan. Dan pejabat yang lebih memilih tunduk kepada tambang pasir CV YUSLURY BENTA dan CV MUTIARA TIMUR daripada membela rakyatnya sendiri, akan kehilangan kehormatan serta wibawa di hadapan masyarakat.
((Saikhu))