BEKASI | Jerathukumnews.net
Sorotan terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali mencuat. Kali ini perhatian publik tertuju pada SMP Negeri 6 Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, setelah muncul pertanyaan mengenai transparansi penggunaan anggaran, khususnya terkait dana pemeliharaan bangunan sekolah.
Tokoh pers sekaligus aktivis kontrol sosial, D. Silalahi, angkat bicara mengenai polemik tersebut. Ia menilai pengelolaan dana BOS harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, karena dana tersebut berasal dari uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan.
“Dana BOS itu bukan dana pribadi. Itu uang negara yang harus jelas penggunaannya. Kalau ada bangunan baru tetapi masih dipertanyakan dana pemeliharaannya ke mana, maka wajar publik meminta penjelasan,” tegas D. Silalahi.
Menurutnya, transparansi anggaran merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Ia mendorong agar pihak sekolah membuka secara detail laporan penggunaan dana BOS tahun anggaran 2024–2025 agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
“Kalau semuanya jelas, buka saja laporan anggarannya. Audit internal maupun eksternal justru penting agar tidak ada ruang spekulasi,” tambahnya.
Isu ini mencuat setelah sejumlah pihak menyoroti kondisi fasilitas sekolah yang dinilai belum sepenuhnya terawat meski setiap tahun sekolah menerima alokasi dana BOS yang di dalamnya terdapat pos anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana.
D. Silalahi juga menegaskan bahwa kritik publik terhadap pengelolaan dana pendidikan harus dilihat sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, bukan sebagai serangan terhadap institusi sekolah.
“Justru kritik ini untuk memperkuat integritas pendidikan. Dunia sekolah harus menjadi contoh transparansi dan kejujuran,” ujarnya.
Sejumlah kalangan masyarakat dan pemerhati pendidikan kini mendesak agar dilakukan audit terhadap penggunaan dana BOS di SMP Negeri 6 Tambun Utara. Mereka berharap polemik ini dapat dijelaskan secara terbuka sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan tetap terjaga.
Jika diperlukan, mereka juga mendorong pihak terkait di tingkat daerah maupun pusat untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola anggaran sekolah guna memastikan dana BOS benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
Red