BEKASI | Jerathukumnews.net
Tsunami yang sangat memalukan bagi masyarakat kabupaten bekasi dimana seluruh mata dan telinga tertuju kepada pemberitaan Sang raja bongkar alias bupati bekasi Ade kuswara yang tertangkap OTT, miris dan sangat memalukan kata Eko setiawan ketua FKMPB.
Padahal melalui media sering kami ingatkan agar tanggap dan dengar keluhan masyarakat, suara masyarakat yang dititipkan di pundaknya untuk di tanggapi, bukan untuk kepentingan pribadi, kata Eko setiawan mengingatkan.
Kini FKMPB juga mengingatkan agar PLH kabupaten bekasi Dr Asep Surya Atmaja agar tegas dan tanggap terkait rotasi mutasi dan banyaknya exelon 2 yang pensiun agar bisa langsung menunjuk kepada penerusnya para sekdin agar menjadi PLT di dinas terkait, agar tak terjadi perbedaan bila adanya pejabat baru dan memiliki program yang berbeda, bila para sekdin yang menjabat kepala dinas tinggal melanjutkan agenda tanpa harus merubahnya, ungkap Eko Setiawan mengingatkan.
Suara rakyat adalah suara tuhan, jadi jangan permainkan suara dan keluhan masyarakat, kami berharap agar PLH bupati bekasi Dr Asep Surya Atmaja lebih memahami dan mendengar suara dan keluhan masyarakat serta tanggap dalam kebijakannya, dalam hal ini kami mengingatkan adanya PR yang memang belum di selesaikan sejak kepemimpinan PJ Dani ramdan sampai bupati Ade Kuswara dan hal ini sangat prinsipil sekali dan urgen, karena terkait proses hukum dan keputusan salah satu lembaga tinggi negara yaitu Mahkamah Agung.
Jadi kepada bupati PLH Dr. Asep Surya Atmaja harap melakukan teguran kepada kepala dinas DPMD bapak Iman santoso, ingatkan adanya sebuah keputusan Mahkamah Agung yang belum di laksanakan di desa serang kecamatan cikarang selatan, haruskah terjadi lagi penangkapan atas proses perbuatan melawan hukum, yang jelas sudah incrash atau memang mentaati aturan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia???
Tanya Eko setiawan yang di tujukan bupati plh Dr.Asep Surya Atmaja dan kepala dinas DPMD Iman Santoso, kami pernah menyapa di bulan lalu dan sekarang kami ingatkan, selanjutnya kami perhitungkan untuk bisa membuktikan bahwa jangan permainkan hukum dengan regulasi yang sudah menjadi kultur di pemerintahan kabupaten bekasi.
Rentetan kejadian seharusnya di ambil hikmahnya bagi para oknum pejabat suara rakyat suara tuhan bukan keputusan ego yang di ambil demi kepentingan oknum dan para pejabat kotor yang bernaung dan permainkan regulasi di dalam pemerintahan kabupaten bekasi.
Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, oknum pejabat juga mendapat gaji dari pajak masyarakat jangan permainkan dengan politik regulasi, selesaikan dan jalankan keputusan Mahkamah Agung atau memang sengaja ingin melawan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku di NKRI???
Melawan keputusan MA dan dengan sengaja tak melaksanakan keputusan tersebut jelas di duga kepala dinas DPMD dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.
Penggugat pilkades bukan menggugat untuk mengangkat PJ. Kepala desa, tetapi pemenang gugatan agar duduk menjadi kepala desa melalui dasar keputusan MA pastinya, lalu kenapa DPMD seolah permainkan regulasi dan melawan dan tak jalankan kputusan tersebut???
Jangan ajari bebek berenang kata eko setiawan, intinya kami masyarakat ingin yang terbaik dan bekasi bersih dari praktek KKN,bila ingin main-main dengan regulasi silakan saja dan siapa yang menanam pasti memetiknya, sambung Eko Setiawan.
Ada lagi hal yang lebih riskan terkait proses revitalisasi pasar cikarang, WC sultan, tuper para anggota DPRD dan lain lain.
Jadi kami mengingatkan kepada PLH.Bupati harap selesaikan dan buang semua duriyang kelak akan menjadi benalu dan duri yang siap menusuk daging di kemudian hari.sekali lagi kami masyarakat yang ingin bekasi lebih baik mengingatkan tolong selesaikan dan jangan anggap remeh semua masalah yang ada.
Selamat dan semangat bersama masyarakat membangun bekasi lebih baik lagi, ujar Eko setiawan menutup pembahasannya.
Red