KAB BEKASI | Jerathukumnews.net
Makin nyata dan jelas keterlibatan bupati dan para oknum pejabat dinasnya dalam melindungi pungli dan dugaan korupsinya.
Coba saja liat sendiri sudah jelas apapun dalihnya lahan pasar baru cikarang adalah milik PT. Senjaya rejekimas sesuai SK. Bupati dan pelepasan aset nya, akan tetapi dengan regulasi politik dan dalih membenahi para pedagang pemerintah kabupaten bekasi tetap melakukan perbuatan melanggar hukum, dugaan tersebut di perkuat dengan telah di lakukannya pembongkaran dan penataan lahan yang sedang dalam proses meluruskan masalah, bila pihak pemda menyatakan itu lahan berdasar putusan pengadilan, kami ingin lihat datanya yang memang sudah incrash,bila belum incrash artinya masih status quo, apakah boleh di atas lahan status quo di lakukan proses penempatan pedagang dan beraktifitas?????
Mana biro hukumnya kabupaten bekasi??
Mengapa tak memperingati bila memahami aturan hukum, mengapa seolah tutup mata dan merasa diktator dan kebal hukum??? kata Eko setiawan.
Bagaimanapun Eko setiawan penuh senyum karena apa yang di lontarkannya ternyata benar dan terbukti, bahwa bupati kabupaten bekasi, diduga kuat melindungi pungli berdasi, setelah para pedagang dipindah dan digunakan lahan tersebut, dipastikan akan ada pungutan liar lagi, kata eko, bukan menguntungkan pedagang tapi memperkaya pejabat, bila masuk PAD gimana mungkin??
Kan aset sudah di hapuskan,terkait pekerjaan tersebut memggunakan anggaran siapa??
Berapa besaramya???
Inilah dasar yang tak bisa lagi di bantah dan benar adanya, kata Eko Setiawan.
Pernyataan dugaan bupati pelindung pungli berdasi benar adanya yang memang dugaan permainan para oknum pejabatnya terutama GP, kepala dinas perdagangan dan HA kepala UPTD wilayah IV yang akan di sebut dalam pelaporan ke polda metro dengan data yang makin kuat dengan masuknya alat berat di lokasi pasar cikarang tersebut.
Pernyataan HA dan GP saat bertemu kami bersama bu sekda juga kami ungkap,yang di saksikan ajudan bupati sdr R,kata GP statusnya quo dan akan lelang ulang.
Aneh tapi nyata, sudah ada pemenang lelang tander ko masih ingin di buka lelang........
Intinya kami FKMPB sudah mendapatkan data dan fakta, artinya sudah cukup permainan regulasi kalia, silakan tunggu APH yang berwenang
Kabupaten bekasi milik masyarakat bukan milik oknum pejabat, jangan jual atas nama masyarakat bila akhirnya akan menjerat bagi masyarakat itu sendiri, kata Eko setiawan.
Penanggung jawab kegiatan yang mengatas namakan pemerintahan kabupaten adalah bupati, pantas saja para pejabat bejat mulus laksanakan proses korupsi, karna di duga memang di lindungi, regulasi dan deregulasi adalah kunci utama baik dan tidaknya administrasi, bila ingin maju benahi kembali regulasi agar administrasi tak berantakan dan tumpang tindih seperti saat ini yang kita saksikan.
Red