TOBA | jerathukumnews.net
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Huta Namora, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba kembali menuai sorotan. Warga menilai Bumdes tidak transparan dan diduga menjadi ajang permainan antara Kepala Desa (Kades) dan pihak inspektoran.
Sejumlah warga menyebut, laporan keuangan Bumdes tidak pernah dipublikasikan secara terbuka, sementara dana yang seharusnya untuk pemberdayaan masyarakat justru tidak jelas arah penggunaannya. “Kami curiga ada permainan antara Kades dan inspektoran, karena setiap ada pemeriksaan selalu dianggap aman tanpa kejelasan laporan,” ujar salah satu warga.
Dugaan penyimpangan meliputi penggunaan dana yang tidak sesuai aturan, kontrak usaha yang tidak transparan, hingga tidak adanya audit independen. Kondisi ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa semakin menurun.
Warga mendesak agar audit independen segera dilakukan serta aparat penegak hukum turun tangan,didampingi dari kejaksaan dan tokoh masyarakat. Segera diadakan rapat didesa, jika terbukti ada penyalahgunaan wewenang. Selain itu, laporan keuangan Bumdes diminta dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya.
Pengelolaan Bumdes seharusnya menjadi sarana peningkatan ekonomi desa. Namun, jika hanya dijadikan ladang kepentingan segelintir pihak, maka tujuan utama pemberdayaan masyarakat desa tidak akan pernah tercapai.
Red