BENGKALIS | Jerathukumnews.net
Pegadaian Syariah kini semakin mempertegas posisinya bukan sekadar sebagai lembaga pembiayaan, melainkan sebagai kekuatan utama pendorong perekonomian rakyat Indonesia. Dengan berlandaskan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan, lembaga ini sukses membangun kepercayaan di berbagai lapisan masyarakat.
Desy Syamputri, Mahasiswa Pascasarjana Institut Syariah Negeri Junjungan, dalam ulasannya menyebutkan bahwa integritas Pegadaian Syariah terpancar dari mekanisme akad yang dijalankan. Penggunaan akad Rahn (gadai) dan Murabahah menjadi kunci dalam menghindari unsur riba, maisir (judi), dan gharar (ketidakpastian).
“Setiap biaya, baik berupa ujrah (biaya jasa) maupun margin keuntungan, dijelaskan secara transparan sejak awal. Tidak ada biaya tersembunyi yang memberatkan, sehingga nasabah merasa aman dan terlindungi,” tulis Desy.
Akses Mudah bagi UMKM
Sebagai penggerak ekonomi, Pegadaian Syariah memberikan solusi akses dana cepat bagi kelompok yang sering kesulitan menjangkau perbankan konvensional, seperti pelaku UMKM, pekerja lepas, hingga masyarakat menengah ke bawah. Fleksibilitas barang jaminan—mulai dari emas, elektronik, hingga kendaraan—menjadi daya tarik utama yang sesuai dengan kondisi ekonomi lokal.
Tak hanya memberikan pinjaman, beberapa cabang Pegadaian Syariah juga aktif melakukan pendampingan dan pelatihan bagi nasabah. Langkah ini bertujuan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga mampu mengelola keuangan dan mengembangkan skala usaha mereka secara berkelanjutan.
Tantangan Literasi
Meski memberikan kontribusi signifikan, tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah peningkatan sosialisasi. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mekanisme layanan syariah.
Namun, dengan komitmen pada nilai-nilai agama dan inovasi layanan, Pegadaian Syariah diprediksi akan menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang mendambakan solusi keuangan halal. Kehadiran lembaga ini membuktikan bahwa ekonomi berbasis syariah mampu membawa dampak nyata bagi kemajuan ekonomi kerakyatan di Indonesia.
Ind