BEKASI | Jerathukumnews.net
Aroma kejanggalan dalam pengelolaan dana pendidikan mulai tercium. Di tengah kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencapai miliaran rupiah, fakta mencengangkan justru terungkap: sekitar 50 persen guru masih berstatus honorer.
Kondisi ini langsung memantik reaksi keras dari D. Silalahi. Ia menilai ada yang tidak beres dalam penentuan prioritas anggaran di sektor pendidikan.
“Ini janggal. Dana miliaran turun, tapi setengah guru masih honorer. Lalu anggaran itu sebenarnya dipakai untuk apa?” tegasnya.
Pernyataan ini membuka dugaan adanya ketimpangan serius antara besarnya dana yang diterima dengan kesejahteraan tenaga pengajar yang menjadi ujung tombak pendidikan.
“Kalau guru masih belum sejahtera, berarti ada yang salah dalam pengelolaan. Ini bukan hal kecil, ini menyangkut masa depan pendidikan,” lanjutnya.
D. Silalahi juga memperingatkan agar tidak ada praktik “ruang gelap” dalam pengelolaan anggaran yang berpotensi merugikan publik.
“Jangan sampai dana pendidikan yang seharusnya untuk meningkatkan kualitas justru tidak tepat sasaran. Publik berhak curiga jika fakta di lapangan tidak sejalan dengan angka anggaran,” katanya.
Ia mendesak agar seluruh penggunaan dana BOS dibuka secara transparan, bahkan jika perlu diaudit secara menyeluruh.
Isu ini kini mulai menjadi sorotan dan berpotensi memicu gelombang kritik lebih luas. Jika tidak segera dijelaskan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana pendidikan akan semakin tergerus.
(Red)