BOGOR | jerathukumnews.net
Ketegangan memuncak di Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Warga turun ke jalan dalam aksi demonstrasi besar-besaran pada Senin (15/9), menuntut satu hal: Kepala Desa Firman Riansyah harus dicopot dari jabatannya.
Aksi ini menjadi puncak dari akumulasi kekecewaan warga atas kepemimpinan Kades yang dinilai tidak transparan, tidak akuntabel, dan telah kehilangan legitimasi publik. Tekanan massa yang begitu kuat akhirnya mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bojong Kulur mengeluarkan rekomendasi resmi untuk menonaktifkan Firman Riansyah dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
Namun, seminggu pasca-aksi, keputusan final dari Bupati Bogor Rudi Susmanto belum juga diumumkan. Hal ini memicu reaksi keras dari warga yang telah menyiapkan aksi lanjutan jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi.
“Kami sudah siapkan aksi lanjutan dengan massa 1.000 orang. Jika Bupati tidak memecat Kades, kami akan demo kantor desa hingga kantor Bupati lebih besar lagi,” tegas Ajhari seorang warga yang turut dalam aksi. Senin (22/9/2025)
Ajhari juga menyatakan bahwa kepercayaan terhadap Kades telah hilang sepenuhnya, dan mempertahankan Firman Riansyah di posisinya hanya akan memperkeruh suasana dan menimbulkan konflik warga berkepanjangan.
“Kades itu dipilih rakyat. Kalau rakyat sudah tidak percaya, Bupati tidak bisa menahan-nahan keinginan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat,” lanjutnya.
Kondisi ini mencerminkan adanya krisis kepercayaan dan kepemimpinan di tingkat desa. Warga berharap Bupati Bogor segera mengambil keputusan tegas demi menjaga stabilitas sosial dan politik di Bojong Kulur.
(A.NDR)