Suara Warga Nguling: Tambang Bukan Sumber Konflik, Isu Penolakan Diduga Dibesar-besarkan Oknum - JERAT HUKUM NEWS

Senin, 30 Maret 2026

Suara Warga Nguling: Tambang Bukan Sumber Konflik, Isu Penolakan Diduga Dibesar-besarkan Oknum



PASURUAN | Jerathukumnews.net

Di tengah polemik aktivitas tambang di wilayah Sebalong dan Sanganom, sejumlah warga justru menyampaikan pandangan berbeda dari narasi yang berkembang di luar desa. 

Mereka menilai konflik yang mencuat bukan berasal dari aspirasi mayoritas masyarakat, melainkan dipicu oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan pribadi.

Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan sebagian besar warga yang tinggal di sekitar lokasi tambang mengaku tidak keberatan dengan keberadaan aktivitas tersebut, selama operasionalnya tetap mengikuti aturan dan tidak merusak lingkungan secara berlebihan.

“Kami ini justru merasakan dampak ekonominya. Banyak pemuda yang dulu menganggur sekarang bisa kerja. Warung-warung juga ikut ramai,” ujar salah satu warga Sebalong yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Ekonomi Lokal Disebut Meningkat Sejak Tambang Beroperasi

Warga menyebut aktivitas tambang telah membuka lapangan kerja sebagai sopir, operator alat berat, hingga pekerja harian. Selain itu, sektor informal seperti warung makan, bengkel, dan jasa angkut ikut berkembang.

Menurut warga lainnya, sebelum tambang aktif, sebagian besar pemuda desa harus merantau ke luar daerah untuk mencari pekerjaan. Namun sejak adanya aktivitas tambang, sebagian dari mereka memilih tetap tinggal di desa karena peluang kerja tersedia.

“Kalau tambang ditutup, yang paling kena ya kami sendiri. Anak-anak muda di sini mau kerja apa lagi?” kata warga lainnya.

Narasi Penolakan Dinilai Tidak Mewakili Mayoritas Warga

Sejumlah tokoh masyarakat setempat mengaku terkejut ketika membaca pemberitaan yang menyebut adanya penolakan besar-besaran dari masyarakat terhadap aktivitas tambang. Mereka menilai narasi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.

“Yang ramai itu sebenarnya hanya segelintir orang. Tapi seolah-olah semua warga menolak. Padahal kenyataannya tidak begitu,” ujar seorang tokoh masyarakat di Sanganom.

Warga menduga isu penolakan yang berkembang di ruang publik kemungkinan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, baik terkait persaingan usaha, konflik lahan, maupun persoalan internal di tingkat lokal. Namun mereka menegaskan tidak memiliki bukti langsung untuk memastikan motif tersebut.

Harapan Warga: Pemerintah dan Aparat Tetap Profesional

Di tengah simpang siur informasi, masyarakat berharap instansi pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan dan aparat penegak hukum tidak terpengaruh oleh pemberitaan atau isu yang mengatasnamakan masyarakat tanpa verifikasi langsung di lapangan.

“Kami berharap dinas dan polisi turun langsung, cek sendiri ke desa. Jangan hanya dengar dari berita atau laporan sepihak,” kata seorang warga Nguling.

Menurut warga, sikap profesional aparat sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi riil masyarakat, bukan tekanan opini atau kepentingan pihak tertentu.

Warga Tidak Menolak Pengawasan, Asal Tidak Mematikan Mata Pencaharian

Meski mendukung keberadaan tambang, warga mengaku tetap menginginkan adanya pengawasan ketat dari pemerintah untuk memastikan operasional tambang tidak merusak lingkungan atau infrastruktur desa.

“Kalau ada aturan yang harus dipatuhi, ya silakan ditegakkan. Tapi jangan sampai tambang langsung ditutup tanpa solusi untuk warga,” ujar seorang pekerja tambang lokal.

Mereka menilai pendekatan terbaik adalah pembenahan dan penertiban, bukan penutupan total, sehingga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan keberlangsungan ekonomi warga tetap terjaga.

Kebutuhan Verifikasi Fakta di Tengah Polarisasi Informasi

Kasus di Nguling menunjukkan bagaimana konflik sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan lingkungan, tetapi juga perang narasi di ruang publik. Tanpa verifikasi lapangan yang menyeluruh, informasi yang berkembang berpotensi membentuk persepsi yang tidak sesuai dengan realitas sosial di tingkat desa.

Hingga kini, masyarakat berharap semua pihak—baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun media—dapat menyajikan informasi yang berimbang dengan mendengar langsung suara warga yang terdampak secara nyata.

Maskabul

Comments


EmoticonEmoticon

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done