PASURUAN | Jerathukumnews.net
Amarah warga Desa Sebalong, dan Desa Sanganom, kian memuncak menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bukan soal ekonomi, bukan soal bantuan—melainkan kehancuran total jalan desa yang diduga kuat akibat aktivitas tambang pasir yang terus dibiarkan beroperasi.
Jalan yang dibangun dari uang rakyat kini berubah menjadi jalur rusak, berlubang, penuh debu, dan nyaris tak layak dilalui. Ironisnya, kondisi ini terjadi tepat saat momen Lebaran, ketika mobilitas warga meningkat tajam.
Warga menilai, pemerintah seolah tutup mata terhadap penderitaan yang mereka alami setiap hari.
Salah satu warga,Husein Yunus, menyampaikan kekecewaan yang mewakili suara masyarakat kecil:
“Masyarakat kecil hanya dapat debu dan jadi korban dampak aktivitas tambang. Keuntungan bagi masyarakat itu apa?” tegasnya.
Tidak hanya merusak jalan, aktivitas tambang juga disebut-sebut menjadi sumber polusi debu yang mengganggu kesehatan warga. Truk-truk bermuatan pasir hilir mudik tanpa kendali, mempercepat kehancuran infrastruktur yang baru saja dibangun.
Kini, warga tidak lagi sekadar mengeluh—mereka MENUNTUT.
Tekanan keras diarahkan langsung kepada Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, untuk segera mengambil tindakan tegas:
Menutup aktivitas tambang pasir yang merusak lingkungan dan infrastruktur
Menindak tegas pihak-pihak yang diduga lalai atau bermain di balik aktivitas tersebut
Memulihkan jalan desa yang hancur sebelum Lebaran tiba
Warga menilai, jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, maka pemerintah daerah patut dipertanyakan keberpihakannya terhadap rakyat.
“Jangan tunggu viral atau jatuh korban baru bertindak! Ini jeritan warga, bukan sekadar keluhan biasa,” ujar salah satu tokoh masyarakat dengan nada tinggi.
Situasi ini menjadi ujian nyata bagi kepemimpinan Rusdi Sutejo. Apakah akan berpihak pada rakyat yang terdampak, atau membiarkan kerusakan terus terjadi demi kepentingan tertentu?
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah daerah maupun pengelola tambang terkait tuntutan penutupan tersebut.
Catatan Keras Redaksi:
Jika pembangunan dibiarkan hancur oleh kepentingan segelintir pihak, maka itu bukan sekadar kelalaian—melainkan bentuk pengabaian terhadap hak rakyat. Lebaran bukan hanya soal perayaan, tapi juga soal keadilan yang seharusnya dirasakan semua lapisan masyarakat.
((Saikhu))