JAKARTA | Jerathukumnews.net
Di tengah euforia Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pernyataan keras datang dari pemerhati media, D. Silalahi. Ia secara terbuka menyoroti kondisi pers yang dinilai mulai kehilangan taring dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Menurutnya, Lebaran seharusnya menjadi momen refleksi mendalam, bukan sekadar seremoni tahunan. Ia mengingatkan, ada ancaman serius ketika pers perlahan bergeser dari fungsi kontrol menjadi sekadar penyampai narasi kekuasaan.
“Jangan sampai pers hanya jadi corong. Kalau jurnalis takut bersuara, lalu siapa yang mengawasi kebijakan?” tegas D. Silalahi dengan nada tajam.
Ia menilai, di tengah derasnya arus informasi, publik justru dihadapkan pada fenomena yang mengkhawatirkan: berita yang cenderung normatif, minim kritik, dan terkesan “aman” bagi penguasa. Padahal, kata dia, fungsi utama pers adalah menguji, bukan mengamini.
“Ini yang berbahaya. Ketika kritik hilang, transparansi ikut redup. Dan ketika transparansi hilang, potensi penyimpangan terbuka lebar,” ujarnya.
D. Silalahi juga menyinggung adanya tekanan kepentingan—baik politik maupun ekonomi—yang berpotensi memengaruhi independensi media. Ia tidak menampik bahwa sebagian jurnalis berada dalam posisi sulit, namun tetap menegaskan bahwa integritas tidak boleh dikompromikan.
“Pers itu pilar demokrasi, bukan alat legitimasi. Kalau fungsi ini ditinggalkan, kita sedang membuka ruang gelap dalam tata kelola negara,” katanya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diawasi. Dalam hal ini, peran jurnalis menjadi krusial—bukan hanya melaporkan, tetapi juga menggali, menguji, dan jika perlu membongkar.
“Jurnalis harus berani. Bukan hanya menulis apa yang terlihat, tapi juga mengungkap apa yang disembunyikan,” ucapnya.
Momentum Idul Fitri, lanjut D. Silalahi, harus dimaknai sebagai “titik balik keberanian” bagi insan pers untuk kembali ke jalur idealisme. Ia menilai, kepercayaan publik terhadap media hanya bisa dipulihkan jika jurnalis kembali berpihak pada kebenaran, bukan kepentingan.
“Kalau pers diam, maka publik akan mencari kebenarannya sendiri—dan itu berbahaya. Hoaks tumbuh dari kekosongan informasi yang kredibel,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, D. Silalahi melontarkan pesan tegas: pers harus kembali ke panggung utama sebagai pengawas kekuasaan, bukan sekadar penonton atau bahkan pemain dalam skenario tertentu.
“Lebaran ini harus jadi alarm. Bangkit atau ditinggalkan. Karena ketika pers kehilangan keberanian, bangsa ini yang akan menanggung akibatnya,” pungkasnya.
Red